Haberdenizli – Myanmar menggelar pemilihan umum fase pertama pada Minggu, 28 Desember 2025. Pemilu ini berlangsung di tengah perang saudara yang telah menghancurkan banyak wilayah negara tersebut. Konflik berkepanjangan ini juga memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di Asia. Sebagai salah satu negara termiskin di Asia Tenggara, Myanmar menghadapi tekanan ekonomi, sosial, dan keamanan secara bersamaan. Pemilu ini menjadi tonggak politik penting sejak militer merebut kekuasaan hampir lima tahun lalu. Namun, situasi keamanan yang rapuh membuat proses demokrasi berjalan dalam bayang-bayang kekerasan.
“Baca Juga: Server Rainbow Six Siege Dibobol, Item Gratis Beredar”
Latar Belakang Kudeta Militer dan Konflik Berkepanjangan
Konflik Myanmar bermula dari kudeta militer pada 2021. Militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu gelombang protes nasional. Penindakan keras aparat kemudian berkembang menjadi perang saudara berskala luas. Kelompok perlawanan bersenjata muncul di berbagai daerah. Sejak itu, stabilitas negara terus memburuk. Pemilu bertahap yang digelar junta dinilai sebagai upaya keluar dari kebuntuan politik. Sejumlah pengamat menyebut langkah ini bertujuan melegitimasi kekuasaan militer. Dukungan diplomatik dari China juga disebut berperan dalam strategi junta.
Kekerasan dan Tuduhan Pelanggaran Selama Pemungutan Suara
Putaran pertama pemungutan suara diwarnai laporan kekerasan. Lebih dari 200 orang didakwa karena menentang atau mengganggu pemilu. Dakwaan tersebut menggunakan undang-undang baru dengan ancaman hukuman berat. Beberapa pasal bahkan memungkinkan hukuman mati. Laporan media menyebut ledakan dan serangan udara terjadi di sejumlah wilayah. BBC melaporkan serangan roket di wilayah Mandalay melukai tiga orang. Serangan itu menghantam rumah yang tidak berpenghuni. Di kota Myawaddy, dekat perbatasan Thailand, ledakan merusak lebih dari sepuluh rumah. Insiden tersebut terjadi pada malam sebelum pemungutan suara.
Sikap Junta dan Klaim Pemilu Bebas dan Adil
Pemerintah militer Myanmar menolak kritik internasional terhadap pemilu ini. Junta menegaskan tujuan utama pemilu adalah mengembalikan sistem demokrasi multipartai. Pemimpin junta Min Aung Hlaing menyatakan proses pemungutan suara berlangsung bebas dan adil. Pernyataan ini bertolak belakang dengan penilaian banyak pihak. Organisasi hak asasi manusia menyoroti pembatasan politik yang luas. Penahanan tokoh oposisi dan pembatasan partai dianggap melemahkan legitimasi pemilu. Meski demikian, junta tetap melanjutkan agenda politiknya sesuai jadwal.
“Baca Juga: Donna Fabiola Ditangkap Kasus Narkoba, Suami Masih Buron”
Partai Peserta, Larangan Oposisi, dan Tahapan Pemilu
Enam partai mengajukan kandidat secara nasional. Salah satunya adalah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer. Sebanyak 51 partai dan kandidat independen lainnya hanya bertarung di tingkat regional. Sekitar 40 partai dilarang mengikuti pemilu. Termasuk di dalamnya Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung San Suu Kyi. Partai tersebut sebelumnya menang telak pada pemilu 2015 dan 2020. Suu Kyi dan banyak pimpinan partai kini dipenjara atau berada di pengasingan. Pemungutan suara berlangsung dalam tiga fase. Total 265 dari 330 kotapraja ikut serta. Wilayah lain dinilai terlalu tidak stabil. Putaran berikutnya dijadwalkan pada 11 dan 25 Januari. Hasil akhir diperkirakan diumumkan pada akhir Januari.
Leave a Reply