Haberdenizli – Dokumen internal pemerintah Vietnam mengungkap bahwa militer negara tersebut telah mengambil langkah antisipatif menghadapi kemungkinan “perang agresi” dengan Amerika Serikat. Laporan yang dirilis pada Selasa, 3 Februari 2026, menunjukkan bahwa Hanoi memandang Washington sebagai kekuatan agresif, meskipun hubungan diplomatik kedua negara telah ditingkatkan ke level tertinggi. Informasi ini menyoroti kontras tajam antara kebijakan diplomasi luar negeri Vietnam yang terbuka dan kekhawatiran keamanan internal yang mendalam. Dokumen tersebut menggambarkan pandangan strategis militer Vietnam terhadap potensi ancaman eksternal di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Publikasi laporan ini memicu perhatian internasional karena memperlihatkan sikap kehati-hatian Vietnam terhadap mitra strategisnya sendiri. Pemerintah Vietnam menilai kesiapsiagaan militer tetap diperlukan meski hubungan formal terlihat membaik.
“Baca Juga: Percobaan Pembunuhan Trump, Tersangka Dihukum Seumur Hidup”
Kekhawatiran Revolusi Warna Jadi Latar Utama Strategi Keamanan
Selain mempersiapkan kemungkinan konflik militer, dokumen tersebut menekankan ketakutan mendalam Vietnam terhadap potensi pemberontakan internal. Militer dan elite politik Vietnam disebut sangat waspada terhadap skenario yang dikenal sebagai “revolusi warna,” yakni gerakan yang dipicu kekuatan eksternal untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Contoh yang dirujuk meliputi Revolusi Oranye 2004 di Ukraina dan Revolusi Kuning 1986 di Filipina. Organisasi hak asasi manusia The 88 Project mengungkap bahwa kekhawatiran ini konsisten muncul dalam berbagai dokumen internal. Menurut Ben Swanton, salah satu direktur organisasi tersebut, pandangan ini dianut luas di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Vietnam. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut bukan sekadar paranoia segelintir elite, melainkan konsensus lintas institusi. Hal ini mencerminkan trauma historis Vietnam terhadap intervensi asing dan instabilitas politik.
Rencana Invasi AS Kedua Ungkap Persepsi Militer Vietnam
Salah satu dokumen paling menonjol berjudul Rencana Invasi AS Kedua, yang diselesaikan Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024. Dokumen itu menyebut bahwa Amerika Serikat dan sekutunya dinilai siap menggunakan berbagai bentuk peperangan tidak konvensional. Strategi tersebut disebut mencakup intervensi militer hingga invasi skala besar terhadap negara yang dianggap menyimpang dari kepentingan Washington. Meski mengakui risiko perang langsung dengan Vietnam saat ini tergolong kecil, para perencana militer menilai sifat agresif Amerika Serikat menuntut kewaspadaan tinggi. Mereka memperingatkan potensi penciptaan dalih untuk intervensi militer di masa depan. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana militer Vietnam memandang dinamika global secara skeptis. Dokumen ini juga merefleksikan pengalaman historis Vietnam yang pernah berhadapan langsung dengan kekuatan besar.
Diplomasi Tingkat Tinggi Berjalan Seiring Kecurigaan Mendalam
Ironisnya, kekhawatiran militer ini muncul di tengah peningkatan hubungan diplomatik Vietnam dan Amerika Serikat. Pada 2023, Presiden AS Joe Biden menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Vietnam. Perjanjian tersebut menempatkan Amerika Serikat sejajar dengan Rusia dan China sebagai mitra strategis utama Vietnam. Namun, dokumen militer 2024 menyebut bahwa Washington juga dipandang ingin menyebarkan nilai kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Upaya tersebut dinilai sebagai jalan bertahap untuk mengubah sistem pemerintahan sosialis Vietnam. Ben Swanton menilai dokumen ini memberi gambaran paling jelas tentang kebijakan luar negeri Vietnam yang sesungguhnya. Hanoi, menurutnya, tidak melihat Washington sebagai sekutu strategis sejati. Sebaliknya, Amerika Serikat tetap dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial jangka panjang.
“Baca Juga: Hardcoding Picu Kebocoran 730 TB Data Google”
Ketegangan Internal Pemerintahan dan Respons Internasional
Laporan tersebut juga menyoroti ketegangan internal dalam kepemimpinan Vietnam. Analis Nguyen Khac Giang dari ISEAS–Yusof Ishak Institute menyebut bahwa faksi konservatif Partai Komunis yang dekat dengan militer selalu curiga terhadap Amerika Serikat. Militer disebut tidak sepenuhnya nyaman dengan kemitraan strategis tersebut. Ketegangan ini sempat mencuat ke publik pada Juni 2024 ketika Universitas Fulbright Vietnam dituduh memicu revolusi warna oleh media militer. Kementerian Luar Negeri Vietnam kala itu membela institusi tersebut. Hingga kini, Kemlu Vietnam belum memberikan komentar resmi atas laporan The 88 Project. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak mengomentari dokumen tersebut secara langsung. Washington menegaskan bahwa kemitraan strategis bertujuan mendorong stabilitas, keamanan, dan kemakmuran bersama di kawasan Indo-Pasifik.
Leave a Reply